Indonesia Meratap, Pemerintah Senyap - LPM Garda Media USU | Portal Berita Kampus

Indonesia Meratap, Pemerintah Senyap

Share This


Bencana yang menimpa Indonesia tidak kunjung mereda. Akhir 2018, gempa dan tsunami mengguncang Sulawesi. Maret 2019, banjir dan longsor menimpa kawasan Sentani. April 2019, banjir besar disertai longsor menimpa Bengkulu. Agustus 2019, gempa Banten mengakibatkan 1.640 orang terluka. Kini, September 2019, kabut asap menyelimuti langit Indonesia. Langit kelabu, udara tidak sehat memenuhi paru-paru masyarakat.
Kabut asap yang saat ini sudah menyinggahi wilayah Sumatera Utara berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau dan Kalimantan. Jumlah titik api akibat kebakaran hutan dan lahan per 13 Sepember 2019 di Riau sebanyak 44 titik. Asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sejumlah kabupaten lainnya di Riau semakin pekat dari hari-hari sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya www.bmkg.go.id menempatkan kualitas udara Kota Pekanbaru di level berbahaya. Indeks Pencemaran di Pekanbaru menurut aplikasi Air Visual juga masuk kategori membahayakan. Siswa sekolah di Riau sudah diliburkan sejak Selasa, 10/9/2019. Bahkan libur sekolah diperpanjang, melihat kabut asap enggan beranjak dari langit Pekanbaru. 

Langit Kalimantan juga tak kunjung membaik. Beberapa bandara harus  membatalkan penerbangannya, karena landasan pacu didominasi asap tebal. Tidak hanya lalu lintas udara yang terganggu, sektor transportasi laut juga terkena imbasnya. Kabut asap tebal membuat penglihatan tidak jelas, sehingga waktu pelayaran sering kali tertunda. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan ada sebanyak 643 titik panas yang tersebar di wilayah Kalimantan. Selain itu, berdasarkan pantauan Indeks Standar Pencemar Udara, Pontianak pada 17 september  berada di angka 222,27 dengan parameter pm10 dan masuk dalam kategori tidak sehat.

Berdasarkan data KLHK, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selama 2019 sudah mencapai 328.722 hektare. Kalimantan Tengah meyumbang 44.769 kebakaran hutan, Kalimantan Barat kehilangan 25.900 hektare, Kalimantan Selatan 19.940 hektare., beralih ke Sumatera, Sumatera Selatan kehilangan 11.826 hektare, Jambi 11.022 hektare dan Riau sebanyak 49.266 hektare. Sejumlah satwa, seperti orang utan kehilangan habitatnya. Sekitar 3000 sampai 3500 orang utan terancam kehidupannya.


Puluhan mahasiswa dan masyarakat umum telah turun ke jalan mempertayakan keberadaan pemeritah. Slogan “Riau Dibakar bukan Terbakar” ramai dibicarakan warga dunia maya maupun dunia nyata. Pemerintah dianggap gagal menjaga lingkungan hidup dan gagal mengurangi jumlah titik api di Kalimantan dan Riau selama setahun terakhir. Pada tahun 2018, tercatat ada 3.722 titik api di Indonesia. Sementara pada tahun 2019 jumlah titik api di Indonesia mencapai 6.512 titik. Data ini berdasarkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Meskipun begitu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kondisi kebakaran lahan dan hutan di Indonesia saat ini masih terkendali. Beliau juga belum menetapkan kondisi kabut asap ini sebagai bencana nasional.

Langit kelabu, namun Presiden masih sempat untuk menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hanya butuh waktu 6 hari bagi Jokowi untuk menyetujui revisi UU KPK ini, padahal diberi waktu hingga 60 hari untuk memikirkan lebih matang. Sepertinya, Pak Jokowi terburu-buru sekali menyetujui UU ini. Meskipun banyak kalangan yang mengecam tidak setuju dengan revisi UU KPK, Pak Jokowi tampaknya tidak peduli. Masyarakat banyak yang mengkritik pemerintah dengan kalimat “Kalimantan dan Riau terbakar, tapi KPK yang dipadamkan”.
 Kini, masyarakat harus mengadu ke siapa? Ketika wakil rakyat terlalu sibuk dengan urusan pribadi, bahkan jeritan masyarakat yang turun ke jalan tidak dianggap sama sekali, mulai dari jeritan revisi UU KPK yang terlalu buru-buru ditindak  lanjuti, jeritan kabut asap masyarakat Riau yang tidak kunjung ditanggulangi, jeritan satwa Kalimantan yang kian habis terpanggang api. Pemerintah terlalu abai, padahal masyarakat sudah lemas terkulai. Udara yang kian memburuk, membuat sistem pernapasan menjadi ambruk. Tapi pemerintah terkesan senyap, tutup mata dan tutup telinga atas bencana yang menggerogoti tubuh pertiwi. 



Penulis: Syahrun Nisa


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages