MEMPERINGATI 21 TAHUN REFORMASI, GEDUNG DPRD SUMUT DISEGEL MAHASISWA - LPM Garda Media USU | Portal Berita Kampus

MEMPERINGATI 21 TAHUN REFORMASI, GEDUNG DPRD SUMUT DISEGEL MAHASISWA

Share This


Gardamedia.org – Selasa (21/5) mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di Kota Medan mengadakan aksi di depan gedung DPRD Sumut. SAMSU atau Satuan Aksi Mahasiswa Sumatera Utara menuntut di tegakkannya kembali cita- cita reformasi sejak 21 tahun yang lalu.

Dalam memperingati 21 tahun reformasi Republik Indonesia mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Medan turun kejalan. Aksi ini berujung pada tuntutan mahasiswa kepada wakil rakyat yang duduk di kursi nyaman kantor DPRD. Sebagai elemen masyarakat mahasiswa menganggap bahwa wakil rakyatlah yang memang harus mereka jumpai jika masyarakat menemui ketidakadilan di bangsa ini. Inilah yang di lakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam satuan aksi mahasiswa sumatera utara kali ini. Mencoba mengajak wakil rakyat untuk datang menjumpai mereka mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang mereka bawa.

Negosiasi telah di lakukan untuk mengajak wakil rakyat menjumpai mereka, namun tidak mendapatkan hasil yang positif. Sehingga mahasiswa beranggapan bahwa mereka yang duduk di kursi DPRD takut untuk menjumpai rakyatnya. Jangankan untuk bertemu dengan wakil rakyat, bahkan sepanjang pagar gedung DPRD Sumut telah di pasang ranjau besi yang tajam untuk menolak aksi mahasiswa. Suasana semakin memanas di saat polisi sebagai pengaman dalam aksi tersebut meminta mahasiswa menyudahi aksinya dan coba memikirkan masa depannya. Akan tetapi mahasiswa yang masih dalam satu koordinasi yang dipimpin oleh Rasyid Waruwu menganggap perkataan polisi tersebut hanya bukti ketakutan atau ketidakpedulian wakil rakyat terhadap mereka.

Aksi masih berjalan dengan aman sampai tiba waktu ashar. Disinilah mahasiswa yang sudah sejak siang hari tidak diperolehkan memasuki kantor DPRD Sumut ingin melaksanakan solatnya di mesjid yang berada di dalam kantor DPRD Sumut. Namun polisi tidak memperbolehkan para mahasiswa tersebut masuk, dengan alasan bahwa mahasiswa nanti akan merusak infrastruktur di dalam kantor DPRD, dan polisi menambahkan bahwa wakil rakyat tidak ada satupun yang bisa menemui mahasiswa hari ini.

Dengan penolakan untuk melaksanakan solat ashar di dalam kantor DPRD Sumut, mahasiswa mencoba melobi lagi karena alasannya tidak rasional dan mahasiswa berkata bahwa mereka tidak akan merusak apapun. Tidak ada respon yang membuahkan hasil dari polisi sehingga mahasiswa sempat menolak- nolak pagar DPRD Sumut. Karena sudah tidak adanya jawaban untuk melaksanakn solat ashar di dalam mesjid gedung DPRD Sumut, maka mahasiswa akhirnya sepakat menyegel pagar gedung DPRD dengan sebuah rantai.

Sebetulnya, apa yang jadi tuntutan para mahasiswa di 21 tahun reformasi ini sehingga harus turun kejalan dan ingin menemui wakil rakyatnya? Rasyid Waruwu yang menjabat sebagai Wakil Presiden Universitas Sumatera serta menjadi pimpinan aksi kali ini berkata “terkait pemilu demokrasi saat ini, dari tahun 98 tidak ada yang separah ini. Makanya kita harus evaluasi bagaimana sistem pemilu serentak saat ini. Kita tidak memandang kepentingan- kepentingan ahli politik tapi kita memandang disini rasa kemanusiaan. Yang mana disini rasa kemanusiaan tidak dipedulikan lagi terutama dalam demokrasi.” dia juga menambahkan bahwa hampir 600 lebih petugas KPPS meninggal dalam pemilu serentak saat ini, ini merupakan kecacatan dari demokrasi, kecacatan dari sistem pemilu itu sendiri. Belum lagi yang sakit, penanganannya belum jelas serta penyebab terjadinya, dan masalah ini didiamkan oleh pemerintah serta KPU. Padahal petugas KPPS dianggap sebagai pahlawan dalam pemilu serentak. Ditambah lagi banyaknya kecurangan-kecurangan yang di temukan oleh rakyat saat berlangsungnya pemilu serentak.

Tuntutan terhadap pemerintah serta wakil rakyat tidak hanya sampai disitu, satuan aksi mahasiswa Universita Sumatera Utara juga menuntut pemerintah untuk menolak OBOR di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, menuntut legislatif untuk merevisi UU ITE Pasal 27 ayat 3, menuntut kedaulatan energi dan pangan untuk Indonesia terkhusus di Sumatera Utara, dan yang terakhir menuntut tegaskan supremasi hukum di Indonesia.



Reporter : Munir Suteja
Editor : Nahya Rahmatul Ariza

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages