Menuju Pemira USU Yang Partisipatif

Ilustrasi : Maskot Pemilu 2014 diambil dari www.cecephusnimubarok.com

    Pemilihan Raya Universitas Sumatera Utara (Pemira USU) merupakan sarana bagi para mahasiswa USU untuk memilih perwakilannya yang akan duduk di badan eksekutif mahasiswa (Pemerintahan Mahasiswa) dan badan legislatif mahasiswa (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas). Pemilihan raya merupakan implementasi dari diterapkannya sistem demokrasi di kalangan mahasiswa. Berbicara tentang Pemilihan raya (Pemira), erat kaitannya dengan partisipasi politik mahasiswa. Berkaca dari Pemira tahun sebelumnya, tingkat partisipasi politik mahasiswa kurang dari 50 % dari keseluruhan mahasiswa USU yang berpartisipasi dalam Pemira tahun lalu. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap legitimasi yang dimiliki Presiden Mahasiswa terpilih untuk menjalankan roda pemerintahan mahasiswa selama 1 periode (1 tahun).
    Permasalahan umum yang muncul ketika tingkat partisipasi politik rendah, secara konseptual bisa dikaitkan dengan budaya politik apa yang diterapkan di dalam suatu kelompok atau masayarakat itu. Menurut Almond & Verba, ada beberapa tipe budaya politik yang lazim digunakan yaitu, budaya politik parokial, budaya politik kaula (subjek), dan budaya politik partisipan. Budaya politik parokial adalah budaya politik yang dianut oleh masyarakat tradisional, yang tingkat pendidikan dan ekonominya rendah sehingga membuat mereka tidak tahu-menahu bahkan apatis terhadap politik. Kedua, budaya politik kaula (subjek) merupakan budaya politik dimana masyarakatnya tahu akan keberadaan politik dan pemerintahan, tetapi masyarakat tersebut tidak berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan itu. Ketiga budaya politik partisipan merupakan budaya politik dimana masyarakatnya tahu adanya politik maupun pemerintahan dan masyarakat tersebut terlibat aktif serta mengambil peran di dalam politik itu.
    Berangkat dari konsep yang dikemukakan Almond & Verba, kita dapat menganalisis budaya politik mana yang relevan dengan keadaan USU kontemporer. Kemudian ditariklah sebuah kesimpulan bahwa budaya politik yang relevan dengan keadaan USU saat ini adalah budaya politik kaula (subjek). Kenapa? Karena melihat kondisi mahasiswa USU sekarang, yang pada dasarnya tahu dan sadar akan adanya Pemira, namun enggan ikut berpartisipasi dan mengambil peran dalam event tersebut. Budaya politik yang diterapkan ini kemudian akan berkorelasi dengan partisipasi politik mahasiswa terhadap Pemira USU nantinya.
    Selain dari Budaya politik yang diterapkan, ada permasalahan lain yang terjadi dan membuat partisipasi mahasiswa USU dalam Pemira rendah. Permasalahan itu ada di dalam sistem politik, terutama sistem politik yang diterapkan dalam perpolitikan kampus khususnya di USU. Ada beberapa permasalahan yang muncul yang terkait dengan sistem, yaitu :
1. Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) yang merupakan miniatur Partai Politik di kampus belum menjalankan fungsinya, terutama fungsi rekrutmen politik dan pendidikan politik. Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM) belum memberikan pendidikan politik yang baik kepada mahasiswa karena hanya hadir ketika momen Pemira akan digelar. Padahal idealnya KAM itu harus hadir sebelum dan setelah Pemira, baik ketika mereka yang menduduki lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif nantinya.
2. Sistem pemilihan dalam Pemira yang menggunakan sistem pemilihan tertutup terutama pada pemilihan lembaga legislatif mahasiswa. Berkaca pada Pemira tahun lalu pada saat Pemira legislatif yang dicoblos adalah KAM-nya bukan orang /individu perwakilan dari KAM tersebut. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika pemira usai, setiap KAM yang mendapatkan jatah kursi di MPMU tidak mengirimkan nama perwakilannya sesuai hasil perolehan kursi yang dicapai pada saat Pemira. Hal ini yang menjadi alasan tidak berjalannya lembaga legislatif mahasiswa (MPMU), sehingga fungsi Check & Balances antara lembaga eksekutif (Pema USU) dan lembaga legislatif (MPMU) tidak berjalan. Hal ini juga yang membuat mahasiswa apatis, karena mereka tidak tahu siapa yang menjadi penyambung lidah mereka di DPR mahasiswa.
3. Bergaining Position Pema USU yang masih rendah di mata mahasiswa. Hal ini terjadi karena tidak ada relasi hubungan baku antara Presiden Mahasiswa dengan Gubernur Mahasiswa di Fakultas. Idealnya relasi yang dibangun adalah instruksi, namun yang terjadi sekarang pola hubungannya hanya sebatas garis koordinasi. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pema USU kontradiktif bahkan tumpang tindih dengan kebijakan-kebijakan Gubernur yang ada di Fakultas. Hal ini juga yang kemudian lambat laun akan mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa dalam Pemira.
    Berdasarkan paparan permasalahan diatas, ada beberapa solusi yang kemudian bisa menjadi kritik konstruktif untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dalam Pemira USU yang akan datang.
1. Perbaikan sistem pengelolaan Kelompok Aspirasi Mahasiswa (KAM), mengembalikan KAM kepada fungsi aslinya terutama dalam hal pendidikan dan rekrutmen politik yang lebih terbuka melibatkan dan menyentuh seluruh stakeholder mahasiswa.
2. Perbaikan sistem Pemira, dimana dalam proses pemilihan bukan KAM yang dicoblos, melainkan individu-individu kader terbaik KAM yang dipercaya akan duduk di lembaga legislatif mahasiswa. Hal itu setidaknya dapat menjadi penilaian bagi mahasiswa mana orang yang bertanggung jawab dan mana yang tidak.
3. Perbaikan relasi kekuasaan antara Presiden Mahasiswa dengan Gubernur Fakultas yang tadinya koordinasi menjadi instruksi. Karena ketika kita berbicara pemerintahan dalam konteks bernegara, Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang mengeksekusi berbagai instruksi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Ketika perbaikan pola hubungan itu dapat terwujud maka posisi tawar (Bergaining Position) Pema USU dapat ditingkatkan dan itu juga dapat menjadi rangsangan untuk mahasiswa berpartisipasi lebih aktif dalam politik kampus.
    Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menuju Pemira USU yang partisipatif harus melalui beberapa tahap perbaikan terutama dalam sistem dan budaya politiknya. Berdasarkan logika sederhana apabila budaya politik, sistem politik yang diterapkan baik maka output pemimpin-pemimpin yang berkualitas akan muncul nantinya. 

Penulis : Imam Ardhy

Jurusan Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Stambuk 2013