Header Ads

Kemerdekaan ini punya siapa?

Ilustrasi : mannusantara.blogspot.com

Sudah 70 kali Negara ini merayakan kemerdekaan. Jepang tidak lagi berkuasa. Demikian juga dengan para kompeni yang ratusan tahun eksis di Indonesia. Bendera merah putih bebas berkibar. Lagu kebangsaan Indonesia Raya bebas dinyanyikan di seluruh penjuru Nusantara. Setiap warga negara boleh ikut Pilkada. Apakah hanya sekedar itu makna suatu kemerdekaan?

Makna “kemerdekaan” pastilah berbeda bagi masing-masing orang. Pedagang es keliling, memaknai kemerdekaan ialah ketika ia bebas berdagang es "dimana saja" dan dengan rasa apa saja. Rasa strawberry, melon, apel dan anggur. Apalagi jika kebebasan itu tidak disertai pungutan liar oleh  preman dan aparat pemerintah.

 Narapidana merdeka jika ia keluar dari jeruji, bebas berkeliaran tanpa ada pembatas. Sudah pasti dengan status narapidana, kemerdekaan serupa itu tidak ada lagi padanya. Bak burung dalam sangkar. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itulah sang narapidana sadar berharganya suatu kemerdekaan yang dulu pernah dimiliki. Terbayang perbuatan yang menjadi asbabnya berstatus narapidana. Jika dituduh sebagai seorang koruptor, dia mengingat-ingat kesalahan apa yang telah dibuat. Jika jelas-jelas korupsi dia akan pasrah, tapi tidak sedikit dari mereka menyandang gelar koruptor akibat suatu "kecelakaan semata." Akibat salah kebijakan, administrasi yang sulit mereka fahami.

Bagi para pejuang kemerdekaan, makna suatu kemerdekaan pastilah mengalami perubahan. Perubahan yang lebih baik. Mulanya makna kemerdekaan diartikan lepas dari cengkeraman Belanda dan Jepang. Kini puluhan tahun Indonesia merdeka, “seharusnya” arti kemerdekaan tidaklah seperti itu. Bukan hanya sekedar itu. Para pejuang memaknai kemerdekaan sebagai suatu keadaan dimana bangsa Indonesia telah berhasil mengisi kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah menjelma menjadi bangsa yang handal "sejajar" dengan bangsa-bangsa penjajah itu.

 Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan kata kemerdekaan sebagai tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Cukup luas maknanya. Tetapi singkatnya diartikan bangsa Indonesia tidak terikat lagi dengan Jepang dan Belanda. Dua negara yang pernah "semena-mena" di Tanah Air. Kedua negara ini tidak lagi menentukan warna dan segala tindak tanduk bangsa Indonesia.

 Bagi kebanyakkan rakyat Indonesia, makna suatu kemerdekaan sederhana saja. Mereka tidak begitu faham soal protokoler negara. Tidak juga peduli dengan teori-teori tentang kemerdekaan. Mereka menuntut hal-hal yang sederhana saja sebagai bukti negara ini telah benar-benar merdeka dan berhasil mengisi kemerdekaan itu. Rakyat kecil itu memaknai kemerdekaan negara dengan kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar. Itu saja.

Bagi mereka kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar warganya, itu sudah sangat berarti. Disaat mereka membutuhkan pangan, kemudian mereka mendapatinya di pasar dengan harga sebanding penghasilan. Kenyataannya, sembako bukan hanya mahal tetapi juga buruk kualitasnya. Demi memenuhi sejengkal perut mereka harus susah payah, apa lagi untuk yang lainnya. Apakah ini yang dikatakan merdeka?

Kemerdekaan juga dikaitkan dengan kemampuan negara memberikan rasa aman kepada mereka. Dulu, rasa takut luar biasa diberikan oleh Belanda dan Jepang. Tapi apakah sekarang ini bangsa Indonesia bebas dari rasa takut dalam berbagai bentuknya? Amankah kita berkendaraan di jalan raya? Amankah anak-anak kita berjalan kaki ke sekolah? Amankah kita naik ojek, naik bis, belanja ke pasar tradisional, menarik uang di Anjungan Tunai Mandiri, menggunakan tabung gas? Amankah negara kita dari para koruptor yang kesehariannya tampil ramah dengan baju seragamnya baik di lembaga legislatif, eksekuitif, yudikatif bahkan di sektor-sektor swasta? Ternyata setelah 70 tahun merdeka, kita masih ragu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tegas. Generasi, para pemuda Indonesia banyak yang rusak moralnya. Akibatnya lahir tindak kriminal dimana-mana.

Teliti saja hanya di bulan Juli-Agustus 2010, sudah berapa rakyat kita yang bunuh diri karena alasan himpitan ekonomi? Pastilah pemerintah mempunyai argumentasi bahwa bunuh diri itu bukan karena alasan ekonomi. Tetapi faktanya memang karena alasan himpitan ekonomi. Bagi sebagian keluarga, hidup ini semakin sulit. Upah tidak begitu tinggi, tidak pararel dengan kenaikan kebutuhan hidup mereka. Seorang buruh bangunan hanya mengandalkan upah Rp 60.000,00 – Rp 100.000,00 per hari. Konon itu sudah bagus, bagaimana dengan kuli di pasar, tukang ojek, tukang beca, dan lain-lainnya dihadapkan dengan harga yang terus melambung tinggi. Belum lagi kebutuhan berobat dan kebutuhan biaya sekolah anak-anak mereka. Upah itu baru ada jika mereka bekerja. Jika mereka sehat. Pastilah kemerdekaan dengan suasana seperti itu kurang bermakna bagi mereka.

Bagi saya kemerdekaan ada ketika negara ini berhasil menyediakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Para pemimpin yang benar-benar "siang-malam" mencari jalan agar tercapai kesejahteraan warganya. Para wakil rakyat benar-benar memikirkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan kantong sendiri. Mereka harus menyadari arti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Amanah yang diberikan rakyat kepada mereka diatas sana, benar-benar mereka emban dengan baik. Sebagai titik awal merubah itu, mungkin dengan menanamkan rasa memiliki Negara ini. Kita merasa memiliki berarti kita akan menyayangi, mencintai, menjaganya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Kita akan sangat menangis apabila kita mendapati sedikit luka/ cacat apalagi kehilangan terhadap negara ini. Merdeka memang berarti kita bebas melakukan "berbagai hal." Tetapi janganlah kita tersesat oleh kata merdeka. Pegangan kita tetap pada cita-cita para pendiri bangsa ini bahwa makna kemerdekaan adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci yang mestinya terpatri dalam jiwa para pemimpin kita. 



Penulis : Ayu Indah Lestari

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.