Mahasiswa USU sedang melakukan orasi di depan Pendopo USU, Selasa (24/3) - Foto: Apriani Pratiwi |
Gardamedia.org Belum
sampai setahun pemerintahan presiden Joko Widodo terlaksanakan, para mahasiswa,
terutama mahasiswa USU turun lapangan untuk melakukan aksi “Evaluasi Sang
Presiden”. Orasi yang dilakukan Mahasiswa USU di Pendopo, Selasa (24/3) guna
mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi.
Dalam aksinya, kritikan Jokowi
dinilai dari beberapa sektor, terutama dalam kebijakan ekonomi, pendidikan dan
hukum. Ditengah-tengah penderitaan masyarakat, harga BBM naik, pendidikan
rendah, dan biaya kesehatan yang mahal, aksi ini juga dilakukan untuk
menentukan masa depan Indonesia, ungkap Jefri wanda, Gubernur Fisip USU saat
melakukan orasi.
Selain dari segi ekonomi, kritikan berlanjut dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu mengenai beasiswa PPA yang akan dihapuskan.
Rahmat Akbar, sekretaris UKMI
ad-Dakwah USU, yang juga merupakan salah satu peserta yang berasal dari
Fakultas Ekonomi, mengatakan beasiswa PPA sangat membantu bagi seluruh
mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa yang berasal dari daerah untuk menuntut
ilmu disini. Kalau mahasiswa hanya mengharapkan bidikmisi sebagai beasiswa, itu
kurang tepat. Sementara beasiswa PPA banyak sekali dipakai oleh para mahasiswa
yang benar-benar orang kecil, makanya dari segi pendidikan, kebijakan yang
diambil presiden Jokowi sangat berpengaruh, tuturnya.
Orasi ini tidak hanya dilakukan
oleh mahasiswa USU. Jefri Wanda, mengatakan bahwa USU sudah ketinggalan jauh
dengan universitas lainnya. Jakarta sudah turun, begitu juga dengan Malang dan
Pekanbaru.
Kritikan berlanjut dari segi
hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak aturan yang harus
ditaati. Hukum sebagai wadah keadilan rakyat dan pemerintah memiliki
pondasi-pondasi yang kuat sehingga tidak tergoyahkan.
Reihan, selaku sekretaris umum
Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, memaparkan hal yang dapat dilakukan
sebagai mahasiswa untuk menyuarakan rakyat ada dua cara. Pertama,
menyatakan aksi bahwa mahasiswa sebagai bagian dari rakyat yang tidak setuju
dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kedua, membuat
artikel-artikel di media sosial bahwa kebijakan pemerintah itu adalah
pemerintahan yang bobrok, tuturnya yang juga merupakan mahasiswi dari
Fakultas Hukum. Reihan berharap semoga pemerintahan presiden Jokowi bisa
menegakkan hukum dengan adil.
Presiden Mahasiswa USU, Brilian
A Rasyid, juga berharap Presiden Jokowi harus lebih evaluasi lagi dan lebih
respon terhadap negara kita yang sekarang karut marut.
“Kita harus mengevaluasi, kita
harus memonitoring, kita harus mengkritisi, karena itu lah tugasnya mahasiswa”
lanjutnya saat ditanya tentang apa yang harus dilakukan sebagai seorang
mahasiswa terhadap kebijakan pemerintahan Indonesia.
Penulis: Apriani Pratiwi
Editor : Ama Marini
Editor : Ama Marini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar